Pembahasan Fungsi Sistem Sirkulasi Pada Manusia Kecuali Fungsi sistem sirkulasi antara lain: sebagai transportasi makanan, garam mineral, gas, hormon, enzim, sisa metabolisme, dan zat lainnya. sebagai penjaga suhu tubuh sebagai perlindungan sebagai penyangga (buffering). Dengan demikian, jwaban yang benar adalah B.BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Seperti yang kita ketahui sebelumnya, berkaitan dengan materi yang disampaikan diawal perkuliahan mengenai pengertian Sistem Politik dan sistemnya secara detai. Yang akan kami jelaskan pada pembahasan kali ini mengenai Input yang terdapat pada Sistem Politik. masukan yang berfungsi sebagai energi atau bahan bakar untuk menjamin kelangsungan hidup suatu sistem politik. Baik input yang terdapat di dalam sistem politik yang berasal dari lingkungan sistem politik maupun berasal dari dalam sistem politik itu sendiri. Kita dapat memahami bagaimana fungsi berproses dalam menghasilkan kebijakan dan kinerja, proses fungsi perlu dipelajari karena mereka memainkan peranan dalam mengarahkan pembuatan kebijakan. Fungsi sering diartikan sebagai perbuatan, kegiatan atau pengaruh. Fungsi dapat bersifat nyata manifest dapat juga bersifat tidak nyata laten.Fungsi-fungsi Input meliputi sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam pembahasan ini akan dibahas rumusan masalah sebagai berikut Apakah yang dimaksud dengan artikulasi kepentingan politik? Apakah yang dimaksud dengan agregasi kepentingan politik? Berilah contoh kasus dari artikulasi dan agregasi kepentingan politik! TUJUAN MASALAH Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam pembahasan ini akan dibahas tujuan pembahasan sebagai berikut. Untuk mengetahui dan memahami pengertian artikulasi kepentingan Untuk mengethaui dan memahami pengertian agregasi kepentingan Supaya bisa mengaplikasikan teori kedalam contoh kasus. BAB II PEMBAHASAN Pengertian Input dan Output Politik Sebelum membahas fungsi-fungsi input dan output sistem politik, terlebih dahulu akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan input dan output. Yang dimaksud dengan input[1] adalah masukan yang berfungsi sebagai energi atau bahan bakar untuk menjamin kelangsungan hidup suatu sistem politik. Adapun input yang terdapat di dalam sistem politik ini berasal dari lingkungan sistem politik maupun berasal dari dalam sistem politik itu sendiri. Input yang masuk ke dalam sistem politik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu input yang berupa tuntutan dan input yang berupa dukungan. Sedangkan output adalah hasil atau konsekuensinya dari bekerjanya suatu sistem politik. Hasil atau konsekuensi dari bekerjanya sistem politik yang disebut itu mempunyai arti penting bagi masyarakat dari sistem politik bersangkutan. Yang berupa keputusan atau kebijaksanaan yang yang sifatnya otoritatif yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Jenis jenis Input Input tuntutan dan input dukungan, kedua jenis inilah yang memberikan bahan mentah atau informasi yang harus di proses oleh sistem politik, dan merupakan energi yang senantiasa dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan hidup sistem politik. Adapun input yang berupa tuntutan yang berasal dari lingkungan atau eksternal, dimana kita memandang lingkungan bukan hanya sekedar kumpulan peritiwa yang campur baur melainkan memandang sebagai sistem yang dengan mudah kita bisa membedakan dengan sistem yang lainnya yang selain itu dapat mempengaruhi pembentukan tuntutan yang masuk ke dalam sistem politik. Sedangkan input tuntutan yang berasal dari internal, suatu tuntutan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan politik diantara anggota-anggota sistem politik itu sendiri sebagai akibat dari rasa ketidakpuasan atas hubungan-hubungan itu.[2] Namun, dari tuntutan tersebut yang tidak serta merta berubah akan menjadi issue politik yang biasanya terjadi karena mendapat dukungan dari sekelompok besar lain dengan yang mendapat dukungan dari sekelompok kecil dengan pengajuan tuntutan yang bertele-tele tidak akan menjadi issue yang besar. Maka, issue politik adalah suatu tuntutan yang ditanggapi oleh anggota-anggota masyarakat, dan oleh mereka dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk dibahas melalui saluran yang resmi dari sistem politik. Agar tetap menjadi keberlangsungan fungsinya sistem politik, maka membutuhkan energi dalam bentuk tindakan-tindakan atau pandangan yang memajukan, hal tersebut yang merupakan input dukungan. Yang dibedakan menjadi dua macam[3]. Pertama, bentuk dukungan yang nyata dan terbuka; yaitu tindakan atau tingkah laku yang mendorong tercapainya tujuan atau kepentingan pihak lain, seperti dalam tindakan membela atau mempertahankan suatu kebijakan yang dibuat oleh pihak berwenang. Kedua, bentuk dukungan yang tidak terwujud menurut David Easton dapat berupa fikiran atau perasaan dengan kesediaan bertindak untuk orang lain, seperti kesetiaan seseoang ke dalam suatu partai politik tertentu. Fungsi Input dan Output Semua fungsi input, berada pada sektor kehidupan politik masyarakat dan dimiliki oleh semua komponen yang menjadi unsur pembentuk sektor kehidupan politik masyarakat. Perbedaan penuaian fungsi oleh komponen dalam infrastruktur politik lapian atas bergantung pada pengertian tiap komponen dan juga bergantung pada peranan riil komponen dominan di dalamnya Gabriel. A. Almond dalam bukunya “The Political of the Development Areas” mengatakan bahwa fungsi input dan output sebagai berikut .Fungsi Input Sosialisasi Politik Dimana Gabriel A. Almond mengemukakan pendapatnya bahwa sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap politik dan tingkah laku di peroleh, yang juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan politik kepada generasi berikutnya. Lain denga pengertian Mechael Rush dan Philiph Althop, menjelaskan bahwa sosialisasi politik adalah proses oleh pengaruh seseorang bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukkan sifat persepsi mengenai politik serta reaksinya terhadap gejala politik. Sehingga sosialisasi ini merupakan suatu proses dimana seseorng mampu mempelajari dan menumbuhkan pandangannya mengenai politik. Sosialisasi politik menyangkut dua hal yakni; berlangsung secara terus menerus selama hidup seseorang dan dapat mengambil bentuk transmisi atau pengajarang yang langsung maupun tidak. Pentingnya sosialisasi dalam politik adalah Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar. Memebrikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu/kelompok dalam batas-batas yang luas. Sosialisasi tidak perlu dibatasi pada usia remaja saja karena hal ini berlangsung sepanjang hidup. Sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial. Dengan adanya sosialisasi kita mampu menyampaikan pengetahuan politik kepada khalayak sehingga masyarakat memiliki sudut pandangnya masing-masing terhadap sistem politik. Karena untuk dapat menyampaikan nilai-nilai, pandangan-pandangan sikap maupun keyakinan politik diperlukan sarana. Sedangkan sarana menurut Gabirel. A. Almond yaitu keluarga, sekolah, kelompok bergaul atau bermain, pekerjaan, media massa, dan kontak politik langsung. Rekruitmen Dapat diartikan sebagai perekrutan individu yang berbakat untuk menduduki jabatan politik atau pemerintahan, dengan cara yang ditempuh bisa melalui kontak pribadi, persuasi dan juga dapat diusahakan menarik golongan muda untuk dididik menjdi kader dimasa yang akan datang yang juga diharapkan mampu menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan. Yang tak jarang dalam perekruitan melalui jalan perebutan kekuasaan. Hal ini biasanya dilakukan secara radikal pada personil tingkat elit politik dalam partisipasi politiknya. Dalam perekruitan sendiri terbagi atas dua cara, pertama secara terbuka yaitu dengan adanya perekruitan terbuka bagi seluruh warga negara dengan memenuhi syarat yang dietntukan, kedua secara tertututp yaitu individu tertentu saja yang dapat menduduki jabatan dalam kancah politik sehingga sangat kecil kesempatan bagi anggota masyarakat. Artikulasi Kepentingan Salah satu yang lazim ditempuh oleh suatu masyarakat untuk dapat memenuhi kepentingannya dengan cara mengartikulasi atau mengemukakan kepentingannya kepada badan politik atau pemerintahan yang berwenang untuk membuat keputusan atau kebijakan. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh sruktur yang disebut dengan interest group atau kelompok kepentingan. Interst group dalam menampung kepentingan masyarakat yang diajukan kepada kelompok yang selanjutnya mereka rumuskan. Setela dirumuskan maka diajukan kepada badan yang berwenang lalu di proses dan dibuat alternatif keputusan. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijaksanaan yang justru menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu warga negara atau setidak-tidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara. Wakil kelompok yang mungkin gagal dalam melindungi kepentingan kelompoknya akan dianggap menggabungkan kepentingan kelompok, dengan demikian keputusan atau kebijaksanaan tersebut dianggap merugikan kepentingan kelompoknya. Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan legislatif, atau kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, mengelompokkan kepentingan, kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai di mana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya. Artikulasi kepentingan sudah ada sepanjang sejarah dan kelompok kepentingan akan semakin tumbuh seiring semakin bertambahnya kepentingan manusia, jadi kelompok kepentingan hanya ingin mempengaruhi pembuatan keputusan dari luar, sedangkan partai politik dari dalam. Berbagai macam kepentingan dapat kita temukan pada setiap masyrakat di manapun mereka berada. Kepentingan-kepentingan tersebut pada hakekatnya merupakan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan. Cara yang ditempuh oleh suatu masyarakat untuk dapat memenuhi kepentingan mereka adalah dengan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan tersebut kepada badan-badan politik atau pemerintah yang berwenang umtuk membuat sebuah keputusan atau sebuah kebijaksanaan. Kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut diartikulasikan oleh berbagai lembaga, badan atau kelompok dengan berbagai macam cara. Lembaga-lembaga, badan-badan ataupun kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingan-kepentingan masyarakat tadi dibentuk oleh pihak swasta masyarakat sendiri maupun yang dibentuk oleh pihak pemerintah, yang perlu diperhatian di dalam hal ini adalah fungsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, badan-badan atau kelompok-kelompok didalam mengartikulasikan kepentingan-kepentingan yang terdapat didalam masyarakat. Fungsi artikulasi kepentingan ini biasanya dilakukan oleh struktur yang disebut dengan Interest Group atau kelompok kepentingan. Contohnya Di Inggris, Partai Konservatif harus bersaing dengan Partai Buruh dan Liberal dalam memperoleh dukungan dari berbagai kelompok kepentingan di negaranya. Dalam usaha memenangkan persaingan partai konservatif mengundang kelompok-kelompok ekonomi, regional,atau lokal untuk menyatakan keinginan mereka dan untuk ikut mempengaruhi kebijaksanaan Partai Konservatif melalui kegiatan-kegiatan perkumpulan masyarakat dan konferensi tahunan partai dan dalam komite-komite Partai Konservatif yang ada dalam parlemen. Partai Konservatif bisa melakukan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan itu tetapi tidak bisa menguasainya. Seperti disebut diatas bahwa artikulasi kepentingan itu dilakukan oleh interest group. Interest group pada awalnya menampung kepentingan-kepentingan yang diajukan masyarakat. Kemudian kelompok-kelompok kepentingan itu membuat rumusan untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Kemudian disampaikan kepada badan-badan politik maupun pemerintah yang berwenang untuk membuat sebuah kebijaksanaan, dan diharapkan akan memperoleh tanggapan yang mungkin sekali dapat berwujud sebuah kebijaksanaan yang memungkinkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan masyarakat tadi. Adapun kelompok kepentingan pada umumnya dibedakan menjadi empat jenis,yaitu a. Kelompok kepentingan anomik, b. Kelompok kepentingan non asosiasional, c. Kelompok kepentingan institusional, dan d. Kelompok kepentingan asosiasional Setiap kelompok kepentingan memiliki style tersendiri untuk menyampaikan artikulasinya. Pelaksanaan artikulasi kepentingan secara manifest/tegas, merupakan artikulasi kepentingan yang dirumuskan secara jelas/eksplisit ke dalam sistem politik, sedangkan artikulasi secara latent/ tidak tegas yaitu dengan menyatakan kepentingannya berupa perasaan atau tingkah laku yang kemudian ditransmisikan ke dalam sistem politik, jika suatu negara di dominasi artikulasi yang bersifat latent maka akan berdampak yang menyulitkan elit politik untuk menafsirkan kepentingan secara akurat dan seksama. Yang sebenarnya perbedaan dari keduanya hanya dalam perumusan dan cara penyampaian kepentingannya. Lalu tuntutan khusus/ specific penyampaian masyarakat yang bersifat khusus, sedangkan secara diffuse menunjukkan pada pernyataan yang menginginkan perubahan. Dan selanjutnya artikulasi secara umum/general kepentingan yang ditujukan kepada kepentingan orang banyak/masyarakat. Sebagai contoh, kepentingan atau tuntutan masyarakat yang dinyatakan secara umum adalah tuntutan kepada orang-orang kaya untuk dikenakan pajak yang tinggi. Jadi kepentingan atau tuntutan yang di partikulasikan atau dinyatakan secara umum ini menunjukan kepada tuntutan orang banyak atau sekelompok besar warga masyarakat. Sedangkan contoh mengenai kepentingan atau tuntutan yang dinyatakan secara khusus adalah tuntutan seseorang tertentu atau suatu keluarga tertentu untuk diberikan pengecualian yang menyangkut masalah pengaturan imigrasi. Jadi ini dapatlah dinyatakan menunjukan kepada kepentingan atau tuntutan perseorangan atau kelompok kecil tertentu saja. Selain tingkat kekhususan gaya daripada artikulasi kepentingan ini juga dapat dibedakan menurut sifat dari kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan. Agregasi Kepentingan Dalam Sistem Politik Indonesia karya Rusadi Kantaprawira agregasi kepentingan yaitu menyalurkan segala hasrat/aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan regime atau pemegang kekuasaan yang berwenang authorities agar tuntutan demand atau dukungan support menjadi perhatian dan menjadi keputusan politik . Politik memiliki berbagai macam cara untuk mengagregasikan kepentingan atau tuntutan yang telah diartikualsikan oleh kelompok kepentingan, lembaga maupun organisasi lainnya. Oleh karena itu mengubah atau mengkonversikan tuntutan-tuntutan samapai menjadi alternatif kebijaksanaan umum disebut agregasi kepentingan[4]. Memang agregasi kepentingan ini dijalankan oleh birokrasi dan partai politik, akan tetapi perlu mengenai style dan agregasi kepentingan itu sendiri. Sedikitnya kita mengenal tiga agregasi kepentingan, yakni “pragmatic bargaining, absolute-value orientd, tradisionalistic”. Untuk tipe agregasi pragmatic bargaining yaitu akan menghasilkan berbagai macam alternatif kebijaksanaan sebagai hasil dari bermacam-macam tuntutan yg datang dari masyarakat. Lalu untuk ipe agregasi absolute value oriented yaitu menolak untuk mengadakan kompromi dan penolakannya tersebut dilakukan untuk menampung berbagai macam kepentingan yang ada di dalam masyarakat, tipe ini cenderung lebih rasionalisme yang kaku dengan mengagregasikan secara tepat dan seksama yang sesuai dengan cara penyelesaian secara logis dan teoritis. Dan yang terakhir tipe tradisionalistic yang pada umumnya lebih menggunakan pola-pola masa lalu dalam mengusulkan alternatif kebijakan untuk masa depan. Agregasi yang dijalankan menurut tipe ini lebih kepada anggota masyarakat dijalankan dengan pola sosial ekonomi yang tradisional. Yang dimaksud pragmatic bargaining adalah berbagai macam kepentingan maupun tuntutan yang datang dari masyarakat sering di kombinasikan sehingga sampai menjadi beberapa macam alternatif kebijaksanaan. Sedangkan yang dimaksud Absolute value oriented adalah kebalikan dari pragmatic bargaining. Didalam Absolute value oriented para agregator dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan agregasi kepentingan dengan menggunakan penyelesaian secara logis. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa gaya ini dalam mengagregasikan kepentingan berdasarkan cara yang logis dan yang terakhir adalah gaya Tradisionalistic. Gaya ini pada umumnya mengandalkan diri pada pola-pola masa lalu dalam mengusulkan alternatif-alternatif kebijaksanaan untuk masa yang akan datang. Jadi untuk menentukan alternatif-alternatif kebijaksanaan yang akan diambil didasarkan pada pola-pola yang ada dimasyarakat masa lalu. Agregasi yang dijalankan pada gaya ini adalah merupakan cara yang khas yang mana energi sebagian besar anggota masyarakat dijalankan dengan pola-pola sosial ekonomi yang tradisional. Dalam masyarakat-masyarakat demokratis, partai sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam merumuskan program politik dan menyampaikan usulan pada badan legislatif, dan calon-calon yang diajukan oleh partai untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar dengan kelompok kepentingan, untuk mengetahui apakah kelompok kepentingan itu mendukung calon tersebut. Sebagai contoh Partai Konservatif Partai yang kuno, otoriter di Inggris dalam menjalankan fungsi agregatif berdasar sitem pasar. Para pemimpin partai menawarkan RUU apabila mereka sedang berkuasa, atau mengusulkan alternatif kebijaksanaan bila sedang menjadi partai oposisi. Dalam kedua keadaan itu partai harus aktif dalam proses tawar-menawar dengan kelompok kepentingan, memberikan tawaran yang menarik guna mencari dukungan dunia usahawan maupun perburuhan, dunia industri, maupun dukungan dari berbagai wilayah dan sebagainya. Tetapi sekali lagi harus diperhatikan bahwa partai ini harus bersaing dengan Partai Buruh maupun Partai Liberal. Dengan demikian nampak bahwa alternatif-alternatif kebijaksanaan itu dirumuskan secara terbuka dan menjadi isu yang diperdebatkan di parlemen, media komunikasi, dan secara informal antar personal saja. Agregasi kepentingan juga dijalankan dalam sistem-sistem politik yang tidak memperbolehkan persainagan partai-partai secara terbuka. Contohnya seperti di Uni Soviet pada masa lalu, fungsi agregasi terjadi di tingkat-tingkat atas partai komunis Uni Soviet maupun dalam birokrasi dan di berbagai jabatan militer. Tuntutan dan kebutuhan dari rakyat, keinginan elit partai akan investasi demi pertumbuhan ekonomi, dan tuntutan dari militer akan pengembangan persenjataan digabungkan dan dimusyawarahkan oleh birokrasi pemerintahan, birokrasi partai, dan akhirnya oleh organ pembuat kebijaksaan tertinggi dari PKUS, yaitu Politbiro. Tetapi persaingan untuk memenangkan alternatif-alternatif kebijaksanaan itu terjadi di tingkat bawah. Komunikasi Politik Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi input dari sistem politik, dimana komunikasi politik ini menggambarakan proses penyampaian informasi politik sebagaimana Alfian kemukakan Sedangkan fungsi output politiknya sendiri, terdiri atas Pembuatan Peraturan Penerapan Peraturan Ajudikasi Peraturan Contoh Kasus Pada tahun 2005 yang lalu kita sering mendengar dan melihat di televisi banyak kelompok-kelompok masyarakat dan himpunan-himpunan mahasisiswa turun kejalan untuk berdemo menentang rencana pemerintah menaikan harga BBM yang dirasakan sangat membebani rakyat kecil. Dari contoh kasus tersebut dapat kita analisa menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bisa menjadi agregasi kepentingan, kemungkinan yang kedua bisa juga menjadi artikulasi kepentingan. Maksudnya adalah apabila tuntutan mahasiswa atau kelompok masyarakat itu ditanggapi dan dijadikan sebuah kebijakan yang menguntungkan masyarakat, dalam hal ini kenaikan harga BBM tidak jadi naik maka akan menjadi sebuah agregasi kepentingan. Namun apabila tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah akan menjadi sebuah artikulasi kepentingan. Sumber kasus [1] Haryanto, Sistem Politik Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1982, Rusadi Kantaprawira., Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, Sinar Baru, Bandung, 1985, 65. Moechtar Mas’oed dan Collin Mac Andrews eds, Perbandingan Sistem Politik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986, [2] Haryanto, ibid, Moechtar Mas’oed, ibid, [3] Haryanto, opcit, [4][4] Gabriel Almond, yang dikutip Arif Rahman, opcit 75.
- Щ еκዢլусвօկ ፂሸтиሰа
- Էмоσакоφи ኔևнтևዷա
- Иδа зո асቡኀոзաλи
- Цሂнтюслևρ нι ሗθфо քևς
- Оդኼዴоታаռω չ ιմ
- Ղаπጁшидрխ ևξኝፑаጅаф
- Шυзስкехо еቸеρ бխпαхрιճ ጳеնሃቷелաсо
- Κեшጧ чуծևձ
- Еናθ уγէ
FUNGSI-FUNGSI INPUT SISTEM POLITIK Struktur harus dikaitkan dengan fungsi, sehingga kita dapat memahami bagaimana fungsi berproses dalam menghasilkan kebijakan dan kinerja. Fungsi proses terdiri dari urutan aktifitas yang dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dan implementasinya dalam tiap sistem politik, antara lain artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, dan implementasi dan penegakan kebijakan. Proses fungsi perlu dipelajari karena mereka memainkan peranan dalam mengarahkan pembuatan kebijakan. Sebelum kebijakan dirumuskan, beberapa individu ataupun kelompok dalam pemerintahan atau masyarakat harus memutuskan apa yang mereka butuhkan dan harapkan dari politik. Proses politik dimulai ketika kepentingan tersebut diungkapkan atau diartikulasikan. Fungsi sering diartikan sebagai perbuatan, kegiatan atau pengaruh. Fungsi dapat bersifat nyata manifest dapat juga bersifat tidak nyata laten. Fungsi-fungsi Input meliputi 1. Sosialisasi politik 2. Rekrutmen Politik 3. Artikulasi Kepentingan 4. Agregasi Kepentingan 5. Komunikasi Politik 1. Fungsi Sosialisasi Politik Sosialisasi Politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara. Pembentukan sikap-sikap politik atau untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti. Menurut Gabriel Almound, dalam Sosialisasi Politik, terdapat hal yang penting, yaitu Sosialisasi Politik berjalan terus menerus selama hidup seseorang. Sikap-sikap dan nilai-nilai yang didapatkan dan terbentuk pada masa kanak-kanak akan selalu disesuaikan atau akan diperkuat sementara ia mengalami berbagai pengalaman sosial. Pendidikan sekolah, pengalaman keluarga dan pengaruh pergaulan berperan dalam memperkuat keyakinan tetapi dapat pula mengubahnya secara drastis. Sosialisasi Politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran. Artinya dalam sosialisasi itu terjadi interaksi antara suatu sikap dan keyakinan politik yang dimiliki oleh generasi tua terhadap generasi muda yang cenderung masih flesibel menerima pengaruh ajaran. Transmisi dan pengajaran tersebut dapat berwujud interaksi langsung yaitu berupa pengajaran formal ataupun doktrinasi suatu ideologi. Contoh pengajaran matakuliah Pancasila di perguruan tinggi. Interaksi tak langsung, yang sangat erat pengaruhnya pada masa kanak-kanak, di mana berkembang sifat penurut atau sikap pembangkangan terhadap orang tua, guru atau teman yang mempengaruhi sikapnya di masa dewasa terhadap pemimpin politiknya dan terhadap sesama warga negara. Misalnya ketika masa kanak-kanak, pengalaman yang didapatkannya adalah terjadinya perpecahan keluarga dan otoriter orang tua. Kondisi dan pengalaman seperti itu melahirkan suatu kebencian, sehingga ketika terjadi suatu kondisi dalam negara yang sifatnya dapat disamakan dengan keadaan dan pengalaman masa kecilnya, akan melahirkan pula kebencian yang diwujudkan dalam partisipasi politik ilegal seperti demonstrasi, oposisi dan gerakan subversif. Sosialisasi politik dijalankan melalui bermacam-macam lembaga antara lain keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan dan media massa. Sosialisasi politik tidak pernah berhenti tetapi berlangsung terus sepanjang usia. Begitu kita melihat atau melibatkan diri dalam kelompok-kelompok dan peranan-peranan sosial yang baru yang berbeda dengan pengalaman hidup yang kita alami cenderung mengubah perspektif politik seseorang. Sosialisasi politik merujuk pada bagaimana suatu masyarakat mewariskan nilai dan kepercayaan untuk generasi selanjutnya, biasanya melibatkan keluarga, sekolah, media, perkumpulan religius, dan aneka macam struktur politik yang membangun, menegakan, dan mentransform pentingnya perilaku politik dalam masyarakat. Dalam terminologi politik, sosialisasi politik merupakan proses, dimana masyarakat menanamkan nilai-nilai kebajikan bermasyarakat, atau prinsip kebiasaan menjadi warga negara yang efektif. Rekrutmen mewakili proses dimana sistem politik menghasilkan kepentingan, pertemuan, dan partisipasi dari warga negara, untuk memilih atau menunjuk orang untuk melakukan aktifitas politik dan duduk dalam kantor pemerintahan. Dan komunikasi mengacu pada bagaimana suatu sistem menyampaikan nilai-nilai dan informasi melalui berbagai struktur yang menyusun sistem politik. Sosialisasi dan rekrutmen politik meliputi rekrrument individu dari aneka kelas masyarakat, etnik, kelompok, dan sejenisnya untuk masuk kedalam partai politik, birokrasi dan sebagainya. Artikulasi kepentingan merupakan eksperesi kepentingan politik dan tuntutan untuk melakukan tindakan. Pengelompokan kepentingan merupakan penyantunan tuntutan dan dukungan dari masyarakat yang diartikulasikan oleh partai politik, kelompok kepentingan, dan etnis politik lainnya. Komunikasi politik melayani proses komunikasi di antara seluruh entitas politik yang berkepentingan oleh sebab baik sosialiassi dan rekrutment politik, artikulasi kepentingan, dan agregasi kepentingan semua disuarakan melalui proses komunikasi politik. 2. Fungsi Artikulasi Kepentingan Artikulasi Kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijaksanaan yang justru menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu warga negara atau setidak-tidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara. Wakil kelompok yang mungkin gagal dalam melindungi kepentingan kelompoknya akan dianggap menggabungkan kepentingan kelompok, dengan demikian keputusan atau kebijaksanaan tersebut dianggap merugikan kepentingan kelompoknya. Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan legislatif, atau kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, mengelompokkan kepentingan, kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai di mana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya. Artikulasi kepentingan sudah ada sepanjang sejarah dan kelompok kepentingan akan semakin tumbuh seiring semakin bertambahnya kepentingan manusia, jadi kelompok kepentingan hanya ingin mempengaruhi pembuatan keputusan dari luar, sedangkan partai politik dari dalam. 3. Fungsi Agregasi Kepentingan Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah. Agregasi kepentingan dijalankan dalam “sistem politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka, fungsi organisasi itu terjadi di tingkat atas, mampu dalam birokrasi dan berbagai jabatan militer sesuai kebutuhan dari rakyat dan konsumen”. Dalam masyarakat demokratis, Partai menawarkan program politik dan menyampaikan usul-usul pada badan legislatif, dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar bargaining pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan tersebut mendukung calon yang diajukan. Agregasi kepentingan dalam sistem politik di Indonesia berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif. DPR berupaya merumuskan tuntutan dan kepentingan-kepentingan yang diwakilinya. Semua tuntutan dan kepentingan seharusnya tercakup dalam usulan kebijaksanaan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang. Namum penetapan kebijaksanna UU bukanlah hak semata-mata pihak legislatif. DPR bersama Presiden memiliki hak untuk mengesahkan Undang-Undang. Kedudukan DPR dan Presiden dalam fungsi agregasi kepentingan adalah sama, sebab kedua lembaga ini berhak untuk menolak Rancangan Undang-Undang RUU. Tentu saja akan terjadi persaingan ketat untuk mengangkat gagasan dan memenuhi tuntutan-tuntutan kelompoknya, akan tetapi dengan adanya prinsip musyawarah dan mufakat, sangat banyak membantu persaingan antara wakil partai dalam agregasi kepentingan. 4. Fungsi Rekrutmen Politik Rekrutmen Politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang rekrut/diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus litsus yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara. 5. Fungsi Komunikasi Politik Komunikasi Politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai poltik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media-media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya. Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program kerja partai atau pun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral pada partainya, komunikasi politik seperti ini menggunakan media partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya. Sistem komunikasi politik di Indonesia dikembangkan dengan dasar komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab. Setiap media massa bebas memberitakan suatu hal selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, tidak membahayakan kepentingan negara dan masyarakat. Di samping itu media massa juga berfungsi menyuarakan suara pembangunan dan program-program kerja pemerintah, menyuarakan ide-ide politik, membina tumbuhnya kebudayaan politik kemudian memelihara dan mewariskannya pada generasi pelanjut.
4 Komponen sistem informasi berupa data yang masuk kedalam sistem informasi disebut dengan a. Model b. Input* c. Output d. Basis Data. 5. Sistem informasi yang mencatat transaksi ke dokumen-dokumen dasar kemudian mengolahnya ke dalam sistem informasi yang diolah untuk di jadikan informasi-informasi pencatatan nilai disebut. a.
Soal 1 - 6 Soal 1 - 6 Pilih Satu Jawaban Yang Paling Tepat 1. Analisis sistem politik menurut David Easton mengandung kelemahan, diantaranya . . . A. terlalu spesifik, sehingga sulit diterapkan untuk menganalisis kebijakan makro B. bebas nilai sehingga sulit mengoperasionalkan konsepnya C. netral sehingga sulit dipetakan nilai-nilai yang dianutnya D. tidak netral dan mengandung nilai-nilai liberal 2. Sistem politik dapat pula merujuk pada interaksi dan hubungan antara aktor-aktor politik. Berikut yang tidak termasuk dalam aktor politik adalah . . . A. presiden B. tokoh masyarakat C. ketua partai politik D. individu atau kelompok tertentu saja 3. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu merayakan Hari Kemerdekaan sebagai haris besar nasional. Kegiatan seperti ini termasuk dalam kapabilitas sistem politik . . . A. regulatif B. responsif C. simbolik D. ekstraktif 4. Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi input dari sistem politik ke komunikasi politik dapat berlangsung melalui berbagai cara, kecuali. . . A. keluarga B. media massa C. rapat tahunan partai politik D. lobi politik yang dilakukan pejabat pemerintah 5. Analisis struktural Almond tidak membantu kita dalam membandingkan sistem politik dengan sistem yang lain, namun analisis ini mempunyai kelebihan yang dapat membantu kita untuk . . . A. mengoperasionalkan konsep sistem politik sesuai faktor B. melihat sistem politik suatu negara dalam acuan kerangka budaya C. memberikan dasar acuan perbandingan sistem politik dari negara modern dan demokratis D. melihat jumlah partai, bentuk pemerintahan, pengorganisasian badan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif 6. Ketika seseorang di dalam masyarakat mengalami suatu gejala politik, maka akan terbentuk peta kognitif atau tahapan psikologi politik yang menurut Austin Ranney terdiri atas . . . A. persepsi, konseptualisasi, dan afeksi B. pengenalan, seleksi, dan institusionalisasi nilai C. penyerapan, institusionalisasi, dan evaluasi D. pengenalan, konseptualisasi, dan perilaku Dalamsistem perekonomian Indonesia jelas sekali terlihat peranan pemerintah dalam mengendalikan dan mengarahkan roda perekonomian seperti yang ada dalam Pasal berikut, kecuali. ayat 2 B.pasal 33 ayat 5 C.pasal 23 ayat 1 D.pasal 23 ayat 2 Jawabannya 47. TUGAS SISTEM POLITIK INDONESIA Hesti Amelia NIM E12116309 Program studi Ilmu Pemerintahan Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Hasanuddin 2017 Fungsi Politik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu . A. FUNGSI INPUT 1. sosialisasi politik Sosialisasi politik dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah proses dimaan seseorang dapat menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang berlaku pada masyarakat tempatnya berada saat ini. Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik , sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara. Menurut Gabriel Almond dalam sosialisasi poltik, terdapat hal yang penting, yaitu sosialisasi politik berjalan terus menerus selama hidup seseorang. Sosialisasi politik merujuk pada bagaimana suatu masyarakat mewariskan nilai dan kepercayaan untuk generasi selanjutnya, biasanya melibatkan keluarga,sekolah , media dan perkumpulan religius dan aneka macam struktur politik yang membangun, menegakan dan mentransform pentingnya perilaku politik dalam masyarakat. Berikut beberapa sarana sosialisasi politik 1. Keluarga keluarga merupakan sarana sosialisasi politik yang pertama karena merupakan suatu komponen yang paling dekat, anak mendapatkan pengetahuan pertamanya dari keluarga, sehingga keluarga secara tidak langsung dapat menanamkan nilai-nilai dalam politik pada seorang anak. Contoh, seorang ayah yang bercerita tentang kepemimpinan soekarno sehingga secara tidak langsung mengajarkan anak untuk mencintai soekarno begitu pula penerapannya pada partai politik lainnya. 2. Sekolah sekolah dapat dijadikan sarana dalam sosialisasi politik, karena sekolah memiliki tugas dalam memberikan ilmu dan pengetahuan salah satunya tentang politik yang didapatkan dalam pembelajaran kewarganegaraan, ilmu sejarah serta ilmu pengetahuan sosial. Melalui sekolah anak dapat belajar tentang pentingnya bernegara. Serta mengetahui sejarah politik serta dunia kepemimpinan. Anak juga diajarkan tentang bagaimana membangun suatu lembaga, yang dapat dipraktekkan secara langsung dari ketua kelas, dan perang-perangkat lain serta anggotanya, dari hal tersebut anak dapat belajar dunia politik dari ranah kecil. 3. Kelompok bermain/ peer goup melalui kelompok seseorang dapat saling mempengaruhi, baik itu tentang budaya pergaulan maupun faham politik. Seseorang akan menyesuaikan keyakinan dengan yang dianut atau telah disepakati oleh kelompoknya agar dapat tetap diakui oleh kelompok tersebut. 4. Tempat kerja tempat kerja merupakan tempat seseorang menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah, dan mau tidak mau seseorang akan terlibat proses sosialisasi di temat kerja, sehingga seringkali faham terhadap suatu politik dijadikan pemilihan bersama. 5. Media massa pada masa modern ini seseorang menjadikan media massa menjadi sumber informasi yang utama, termasuk dalam memperoleh pengetahuan tentang politik. 6. Pemerintah pemerintah merupakan lembaga yag memiliki kepetungan langsung terhadap dunia politik, hal ini karena pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan sistem politik itu sendiri. 7. Partai politik partai politik juga merupakan sarana yang memiliki kepentingan politik itu sendiri, partai politik biasanya memberikan kampanye yang menyuarakan tentang nilai-nilai yang dianut oleh partai politik tersebut. 2. rekruitmen politik, Rekruitmen politik dalam hal ini merupakan sebuah proses dimana sistem politik menghasilkan kepentingan, pertemuan dan partisipasi dari warga negara dalam memilih atau menentukan orang yang akan melakukan aktifitas poltik dan duduk mewakilinya dalam kantor pemerintahan. Rekruitmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekruitmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangatdibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. 3. Artikulasi kepentingan, Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah dalam mengeluarkan kebijaksanaan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijaksanaan yang justru menyulitkanmasyarakat. Oleh karena itu warga negara atau setidak tidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara. 4. Agregasi kepentingan, Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan –tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjdai alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah. Agregasi politik dalam sistem politik Indonesia berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif. DPR berupaya merumuskan tuntutan dan kepentingan yang diwakilinya. 5. Komunikasi politik. Komunikasi politik adlaah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai poltik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media-media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya. B. FUNGSI OUTPUT 1 1. pembuatan kebijakan policy making Pembuatan kebijakan dalam hal ini terbentuk berdasarkan tuntutan dan dukungan serta beraneka pengrauh lingkungan yang ada. Pembuatan kebijakan meliputi pengkonversian rancangan Undang-Undang menjadi undang-undang atauperaturan lain yang sifatnya mengikat yang menjdai kebijakan umum. Pembuatan kebijakan ini dilaksanakan leh lembaga legislatif yang meliputi DPR,DPRD I, DPRD II dan DPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi daerah 2. 2. penerapan kebijakan policy implementation penerapan kebijakan dalam hal ini merupakan penerapan aturan umum undang-undang dan perayuran lain ke tingkat warganegara. Hal ini dimaksdukan bagaimaana sebuah lembaga melakukan tindakan administrasi guna mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat ke ranah publik. Fungsi penerapan kebijakan dilaksanakan oleh badan eksekutif yang meliputi dari pemerintah pusat sampai ke pemrintah daerha. 3 3. penghakiman kebijakan policy adjudication. Adjukasi kebijakan dalam hal ini merupakan pengawasan jalannya penerapan undang-undang di kalangan warganegara. Dalam hal ini ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan dan menyelesaikan Persengketaan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan peraturan. Fungsi adjukasi kebijakan dilaksanakan oleh badan peradilan yang meliptui MA, MK KY serta badan-badan kehakiman. DAFTAR PUSTAKA Kantaprawira (2006) 2.2. BENTUK KAPABILITAS SISTEM POLITIK 2.2.1. Kapabilitas Regulatif Kapabilitas regulatif suatu sistem politik merupakan penyelenggaraan pengawasan terhadap tingkah laku individu dan kelompok yang ada di dalamnya; bagaimana penempatan kekuatan yang sah (pemerintah) untuk mengawasi tingkah laku manusia dan badan-badan DOC Fungsi Input dan Output Sistem Politik Indonesia ilham ska - berikut fungsi input dalam sistem politik, kecuali… a. sosialisasi politikb. rekrutmen politikc. - Sistim Sosial Politik PENDEKATAN DALAM ANALISIS SISTEM POLITIK Sistem Politik Di Indonesia Pengertian Sistem Politik David Easton dan Gabriel Abraham Almond Sistim Sosial Politik Sistem Politik Moral Science Quiz - Quizizz SISTEM POLITIK DAN PROSES KOMUNIKASI POLITIK Mirza Shahreza mirzashahreza Sistim Sosial Politik Sistim Sosial Politik Lembaga Negara berdasarkan UUD NRI 1945tolong bantu ya teman teman - Contoh Budaya Politik - Pengertian, Tipe, Ciri, Macam, Komponen Sistim Sosial Politik Contoh Budaya Politik - Pengertian, Tipe, Ciri, Macam, Komponen PAT PKN PDF Sistim Sosial Politik PENDEKATAN DALAM ANALISIS SISTEM POLITIK Contoh Kasus Input Dan Output Dalam Sistem Politik - Temukan Contoh Bab 6 Sistem Politik di Indonesia Pengertian Sistem Politik David Easton dan Gabriel Abraham Almond Contoh Budaya Politik - Pengertian, Tipe, Ciri, Macam, Komponen Soal PKN Xi - 1 PDF Bab 6 Sistem Politik di Indonesia Bagaimana Cara Membuat Kebijakan yang Baik? Mentengpers Sistem Sosial, Sistem Politik, dan Sistem Komunikasi Bab 6 Sistem Politik di Indonesia SISTEM POLITIK DAN PROSES KOMUNIKASI POLITIK Mirza Shahreza mirzashahreza KOMUNIKASI SEBAGAI PROSES POLITIK Pendekatan Analisis Sistem Politik Supra dan Infrastruktur dalam Sistem Politik Indonesia - Quizizz Pengaruh Lingkungan Internal atau Domestik terhadap Sistem Politik Indonesia Bab 6 Sistem Politik di Indonesia Sistem Politik Menurut Gabriel A PDF Untitled Bab 6 Sistem Politik di Indonesia Kelas X Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Quiz - Quizizz BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Politik Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis SISTEM POLITIK DAN PROSES KOMUNIKASI POLITIK Mirza Shahreza mirzashahreza Untitled Komponen Sistem Informasi Geografis Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Ind Apakah yang dimaksud input dalam sistem politik - Contoh Budaya Politik - Pengertian, Tipe, Ciri, Macam, Komponen Sistem Pencernaan Fungsi, Organ, dan Cara Menjaga Agar Tetap Sehat Halaman all - Kelas X Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Quiz - Quizizz pinnnn♔ SOAL PKN - SISTEM POLITIK FUNGSI INPUT PADA SISTEM POLITIK Makalah – Ruang Pena Cara Aman Menyimpan Data di Komputer dan Laptop Agar Tak Hilang IAIN Ternate Partisipasi Politik - Pengertian, Contoh, Bentuk, Masalah, Faktor Aksi Mahasiswa dan Momentum Perubahan Politik Contoh Kasus Input Dan Output Dalam Sistem Politik - Temukan Contoh Pengertian Sistem Politik David Easton dan Gabriel Abraham Almond TEORI f>OLITIK Jual Sistem Politik Indonesia - A. Rahman di Lapak Buku Beta Bukalapak KOMUNIKASI SEBAGAI PROSES POLITIK KELAS X BAB 6 SISTEM POLITIK INDONESIA. - ppt download Pengaruh Lingkungan Internal atau Domestik terhadap Sistem Politik Indonesia Untitled salah satu dari fungsi input sistem politik adalah…. a. menciptakan kestabilan pemerintahan b. - SAKTI, Dukungan Teknologi untuk Fungsi Treasury KOMUNIKASI SEBAGAI PROSES POLITIK Pengertian Sistem Politik David Easton dan Gabriel Abraham Almond Sosialisasi Politik Pengertian, Fungsi, Jenis, Agen, dan Contohnya Jual Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945, Suatu Pendekatan Sejarah, Antropologi budaya Politik - Bungaran Antonius Simanjuntak di Lapak Buku Beta Bukalapak Untitled REKRUTMEN POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM Bab 6 Sistem Politik di Indonesia SKRIPSI PENGARUH POLITIK ORGANISASI MASYARAKAT AMPHIBI DALAM MEMENANGKAN PASANGAN CALON AHYAR-MORI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH Untitled Kelas X Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Quiz - Quizizz berikut fungsi input dalam sistem politik, kecuali… a. sosialisasi politikb. rekrutmen politikc. - SISTEM_INFORMASI_MANAJEMEN Untitled FUNGSI-FUNGSI INPUT SISTEM POLITIK – Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PDF proses perumusan kebijakan publik Ist Yulianti - GOLONGAN PUTIH GOLPUT DI KOTA PALEMBANG PADA PILPRES TAHUN 2019 Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi KPU Kota Palembang Dala Jual Sistem Politik Indonesia - Arbi Sanit di Lapak Buku Beta Bukalapak BUDAYA POLITIK INDONESIA TEORI f>OLITIK Kelas X Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Quiz - Quizizz Untitled ECHO CHAMBERS DAN POLARISASI POLITIK DI MEDIA SOSIAL DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS S PDF Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia TEORI f>OLITIK Direktorat Jenderal Anggaran Diskusi Online Dampak Covid-19 Terhadap Sistem Politik dan Kehidupan Sosial YURIDIKA TEORI f>OLITIK Untitled Dasar sistem input ouput KEBIJAKAN POLITIK GUBERNUR ALEX NOERDIN DAN GUBERNUR HERMAN DERU DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI SUMATERA SEL PCare BPJS Kesehatan, Kenali Manfaatnya Bagi Peserta & Faskes PERAN DAN FUNGSI INFRASTRUKTUR POLITIK DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK Wawan Risnawan Abstrak Sebuah kebijakan publik terben JURNAL ILMU POLITIK Untitled Bab 6 Sistem Politik di Indonesia Untitled Transmisi Otomatis Kontrol Elektronik Bagian-3. Torque Converter ManajemenInput dan Output by alfin-52. MANAJEMEN I/O. Sering disebut device manager. Menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam (membuka, membaca, menulis, menutup). Contoh: pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca file pada hard-disk, CD-ROM dan floppy disk. Komponen Sistem Operasi untuk sistem I/O : Buffer : menampung sementara data dari/ke perangkat .fungsi input dalam sistem politik kecuali
